Ketua DPD tidak setuju pembukaan sekolah: risiko penularan tinggi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menunda rencana pengajaran tatap muka (PTM) tahun ajaran baru. Hal ini mengingat peningkatan kasus COVID-19 yang sangat tinggi dan jumlah anak yang terinfeksi.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persentase anak yang terinfeksi COVID-19 mencapai 12,5 persen. KPAI juga mengatakan minimnya ruang perawatan intensif untuk pasien anak mengakibatkan banyak anak meninggal karena Corona, menjadikan angka kematian bayi akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia.

Contents hide

1 “Mengingat tanggal tersebut, selaku ketua DPD RI, saya meminta kepada pemerintah

1.1 “Gugus Tugas COVID-19 menyatakan bahwa tren kasus pada anak per 10 Juni 2021

1.2 “Ini menunjukkan jumlah kasus COVID-19 pada anak usia sekolah sangat tinggi.

“Mengingat tanggal tersebut, selaku ketua DPD RI, saya meminta kepada pemerintah

dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek untuk menunda rencana kelas sekolah,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis. pada Rabu (23.06.2021) .
Baca juga:
Gubernur Sumut Perpanjang PPKM, Sekolah Tatap Muka di Zona Merah Dilarang

Senator Jawa Timur itu juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali jadwal sekolah pribadi yang dilaksanakan dalam skala terbatas dengan protokol kesehatan. Pasalnya, risiko anak terpapar COVID-19 masih sangat tinggi. Selain itu, masih sulit bagi anak-anak untuk menggunakan protokol kesehatan seperti orang dewasa.

“Gugus Tugas COVID-19 menyatakan bahwa tren kasus pada anak per 10 Juni 2021

cukup tinggi. Meski kita ketahui kebanyakan anak saat ini masih menempuh pembelajaran jarak jauh dari rumah, ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, jumlah kasus positif pada anak usia 7 hingga 12 tahun mencapai 64.690 kasus. Total yang sembuh 60.642 orang, sedangkan yang meninggal 120 orang.

Kemudian 58.858 anak usia 16 hingga 18 tahun positif Corona, sedangkan 55.159 dalam masa pemulihan dengan angka kematian 130. Kemudian 46.706 kasus usia 13-15 tahun dengan jumlah kematian anak mencapai 68 orang.

“Ini menunjukkan jumlah kasus COVID-19 pada anak usia sekolah sangat tinggi.

Untuk kategori tingkat dasar dan lanjutan, ini termasuk kelompok yang terpapar kasus tinggi dan harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peta risiko penularan COVID-19 di institusi pendidikan cukup besar,” ujarnya.
Baca juga:
Kelas tatap muka di Surabaya dibatalkan pada Juli 2021?

Hingga 17 Juni 2021, sekitar 32,19 persen sekolah diketahui memiliki PTM terbatas. Namun, LaNyalla menyoroti data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan keengganan sekolah untuk mencegah COVID-19.

“Kesiapan sekolah masih kurang terkait ketersediaan fasilitas sanitasi dan higienis seperti toilet bersih, pilihan cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau disinfektan tangan dan disinfektan; hal ini juga harus diperhitungkan ketika menunda acara tatap muka – pelatihan, meskipun hanya berlangsung dua kali per minggu dengan kapasitas kelas. 50 persen,” ujarnya.

Menurut LaNyalla, Kementerian Kesehatan juga menemukan bahwa sekolah tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian terkait juga dengan kesediaan menggunakan area wajib masker kain atau masker bening bagi peserta tunarungu.

Selain itu, kesiapan berupa ketersediaan thermal gun dan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan satuan pendidikan, seperti B. Penyakit penyerta. Tak hanya itu, vaksinasi bagi pendidik juga dinilai belum sempurna.

“Saat ini beban puskesmas sangat besar. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat menjalankan tugasnya dan diharuskan menjalani isolasi mandiri,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mencontohkan, hunian tempat tidur saat ini semakin kritis. LaNyalla juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak.

“Pemerintah harus menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus untuk pasien anak. Kondisinya kritis,” ujarnya.

Sebagai alternatif penundaan pengajaran tatap muka, LaNyalla mendesak pemerintah mengoptimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Meski tidak ideal, kondisi pandemi membuat pembelajaran jarak jauh menjadi solusi terbaik saat ini.
Baca juga:
Puluhan Siswa SD di Majalengka Positif Hasil Apusan Antigen Corona

“Maksimalkan pembelajaran jarak jauh dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan anak-anak, seperti LSM dan relawan